Pj Walikota Payakumbuh Sambut Aksi Damai Nasional Stop Pembahasan RUU Kesehatan (OMNIBUS LAW)

Payakumbuh-- - Dalam rangka mengikuti edaran kesepakatan pengurus pusat 5 organisasi profesi, Sehubungan dengan diadakannya Aksi Damai Nasional Stop Pembahasan RUU Kesehatan (OMNIBUS LAW), 5 organisasi profesi kesehatan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Aksi Simpatik yang bertempat di Kantor Wali Kota Payakumbuh, Senin (8/5/2023). 

Aksi Simpatik ini disambut hangat oleh dua kepala daerah Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo didampingi oleh Wakapolres Payakumbuh Russirwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofiyanto, serta dihadiri oleh 5 organisasi profesi kesehatan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Baca juga: Merasa Dirugikan, Nasabah Bank Mandiri Taspen Palangka Raya Laporkan OJK

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan Terima Kasih Kepada Bupati Lima Puluh Kota yang telah berkenan hadir untuk menyambut dan mendengarkan aspirasi dari 5 organisasi profesi kesehatan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

"Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati yang telah hadir, Lima Puluh Kota dan Payakumbuh tidak bisa dipisahkan karena kedua daerah ini bersinergi secara bersama-sama, " Ujar Rida

Baca juga: CMMI Tanggapi Putusan PN Jakpus Tentang Penundaan Pemilu 2024

Ditambahkan Rida, Terkait RUU Kesehatan yang saat ini diperbincangkan, Kesehatan adalah hal nomor satu dan merupakan pelayanan yang paling utama untuk masyarakat. Dari aspirasi yang disampaikan, tentunya akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat. 

"Setelah mendengar Aspirasi dari kawan-kawan 5 profesi organisasi kesehatan, tentunya akan kami sampaikan juga ke pemerintah pusat. Dengan adanya aksi simpatik ini semoga akan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, " Terangnya

Baca juga: Ketua Umum Relawan Teman Ibu Kawan Anak Nusantara : Hak Setiap Anak Harus Dijunjung Tinggi

Diakhir penyampaiannya, Rida berharap aksi simpatik ini tidak mengurangi dan mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. 

"Kami atas nama Dua kepala daerah Payakumbuh dan Lima Puluh Kota berharap aksi simpatik ini tidak mengurangi dan mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. jika ada keluhan dari 5 profesi kesehatan ini, kami akan bersedia dengan senang hati untuk melayani dan mencarikan solusi secara bersama-sama, " Pungkas Rida. 

Baca juga: Cegah Distorsi Informasi, Dr. Rina Juwita : Otorita IKN Perlu Komunikasi Efektif

Senada, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan oleh 5 Profesi Kesehatan ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan Nasional. Dokter dan tenaga kesehatan adalah orang-orang baik. Apa yang disampaikan terkait RUU akan disampaikan juga ke pihak yang berwenang. 

"Terima kasih atas aksi simpatik ini, Dokter dan tenaga kesehatan adalah orang-orang baik. Apa yang disampaikan terkait RUU akan kami sampaikan ke pihak yang berwenang. Semoga apa yang diinginkan dapat dipertimbangkan dan menjadi titik terang bagi 5 profesi Kesehatan, " Ujar Safaruddin

Baca juga: Hari International Women Days, Mariza: Semoga Putusan Kasus KDRT Mewakili Keadilan Bagi Wanita

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua IDI Cabang Paliko dr. Efriza Naldi, Sp.Og mengatakan tenaga kesehatan sekarang sedang diuji dengan RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI. 

Awalnya 5 profesi kesehatan pusat sudah mencoba melakukan pendekatan, namun belum memiliki hasil dan saat ini Teman-teman sejawat kami sedang berada di jakarta untuk menyampaikan aspirasi. 

Ada 12 alasan menolak omnibus law RUU Kesehatan, Diantaranya :

1. Penyusunan RUU Omnibus Law Kesehatan Cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup. 

2. RUU Omnibus Law Kesehatan Mengancam keselamatan dan hak rakyat

Baca juga: Adukan ke ATR/BPN Jakarta, Jro Kepisah Ingin Wacana Menteri Tentang Mafia Tanah Terealisasi

3. RUU Omnibus Law kesehatan mengabaikan fasilitas kesehatan yang layak dan bermutu

4. RUU Omnibus Law kesehatan berpihak kepada investor dan mengabaikan hak-hak rakyat. 

5. RUU Omnibus Law kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing yang dapat mengancam keselamatan masyarakat

6. Pendidikan Kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi. 

7. Sentralisme kewenangan menteri kesehatan

Baca juga: Ingkit Djaper: PT Gemareksa dan PT Satria Hupasarana Harus Kembalikan Hak Masyarakat

8. Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan

9. Pelemahan peran indenpendensi konsil kedokteran indonesia

10. Kekurangan tenaga kesehatan dan maladministrasi

11. Mempermudah masuknya tenaga kesehatan   asing tanpa ada kualifikasi yang jelas

12. RUU Omnibus Law kesehatan mengancam ketahanan bangsa. 

Baca juga: CMMI Bogor Raya Minta Komisi III DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi UU

"Semoga dengan kedatangan kami melalui aksi simpatik ini bapak Pj Wali Kota Payakumbuh dan Bapak Bupati lima Puluh Kota dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan aspirasi kami dan memahami keinginan kami pada RUU ini, " Ujar dr. Ef

"Jika RUU ini disahkan, akan terjadi persoalan perkembangan kesehatan sampai ke anak cucu kita nanti, " Pungkasnya.(*).