Pj Wako Jasman Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar

Padang - Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman diwakili Sekretaris Daerah Payakumbuh Rida Ananda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Sumatera Barat, di ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (25/04/2024).

"Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen dan sangat serius untuk melawan segala bentuk perbuatan korupsi, " kata Sekda Payakumbuh Rida Ananda Kamis (25/04/2024).

Baca juga: Dorong Peningkatan Kompetensi ASN, Pemprov Sumbar Lakukan Pelatihan Widyaiswara

Rapat yang mengusung tema Sinergitas antar Lembaga dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Ia mengatakan setiap tahunnya Kota Payakumbuh selalu berusaha berbenah menjadi lebih baik, dengan bukti diraihnya berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi maupun pusat dengan predikat sangat baik.

Baca juga: Eksportir Siap Beli Gambir Sumbar dengan Harga Mahal, Asal Tak Dicampur Tanah

"Kami juga terus mengingatkan seluruh OPD agar terus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan karena tidak ada toleransi jika terjadi pelanggaran aturan, " ujarnya.

Rida mengatakan dalam memberantas praktik korupsi dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak mulai dari pemerintah paerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Porsea, Pedagang Ucapkan Terima Kasih

"Jika kita semua telah berkomitmen InsyaAllah segala bentuk praktik korupsi dapat kita cegah, " katanya.

Sementara itu dalam arahannya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi berharap melalui rakor ini dapat menyatukan langkah bersama dalam upaya mewujudkan clean government.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov Sumbar Serius Urus Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang- Pekanbaru

Selain itu dapat tercipta sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten/kota dalam menerapkan kebijakan yang efektif dalam mengurangi dan mencegah korupsi.

“Kita Pemprov Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi yang dimulai dengan penguatan komitmen kepala daerah, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, melaksanakan survei pengendalian penilaian integritas dan melakukan pelaporan LHKPN bagi penyelenggara negara, ” katanya. (**).

Baca juga: Pindah Kantor, Wako dan Wawako Solok Tinjau Dukcapil dan Satpol PP